Keuangan
| 1. | UU No. 17 Tahun 2003 | Tentang Keuangan Negara |
| 2. | UU No. 1 Tahun 2004 | Tentang Perbendaharaan Negara |
| 3. | Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 | Tentang Standar Akuntansi Pemerintah |
| 4. | Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 | Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
| 5. | Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 | Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung |
| 6. | Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011 | Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA |
| 7. | Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 | Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap |
| 8. | Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014 | Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014 |
| 9. | Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 | Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN |
| 10. | Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 | Tentang Tentang Bagan Akun Standar |
| 11. | Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 | Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 |
| 12. | Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 | Tentang Perencanaan Kas |
| 13. | Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012 | Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga |
| 14. | Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007 | Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil |
| 15. | Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 | Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 |
| 16. | Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 | Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja |
| 17. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005 | Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008 |
| 18. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005 | Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN |
| 19. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010 | Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN |
| 20. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010 | Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D |
| 21. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011 | Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D |
| 22. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010 | Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga |
| 23. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011 | Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011 |
| 24. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009 | Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara |
| 25. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 | Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar |
| 26. | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010 | Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia |
| 27. | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 | Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012 |
| 28 | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013 | Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya |
| 29. | Uu No 17 Tahun 2003 | Tentang Keuangan Negara |
| 30. | Uu No 1 Tahun 2004 | Tentang Perbendaharaan Negara |
| 31. | Uu No 15 Tahun 2004 | Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara |
| 32. | Pp No 24 Tahun 2005 | Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan |
| 33. | PP NO 8 TAHUN 2006 | Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah |
FOTO PEGAWAI
FOLLOW US
