Template Ini Merupakan Template Resmi Mahkamah Agung

. . . . . .

Keuangan

1.UU No. 17 Tahun 2003Tentang Keuangan Negara
2.UU No. 1 Tahun 2004Tentang Perbendaharaan Negara
3.Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
4.Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
6.Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
7.Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
8.Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014
9.Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
10.Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007Tentang Tentang Bagan Akun Standar
11.Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
12.Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009Tentang Perencanaan Kas
13.Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga
14.Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
15.Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011
16.Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
17.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
18.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
19.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
20.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
21.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
22.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
23.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
24.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
25.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
26.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
27.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
28Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya
29.Uu No 17 Tahun 2003Tentang Keuangan Negara
30.Uu No 1 Tahun 2004Tentang Perbendaharaan Negara
31.Uu No 15 Tahun 2004Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
32.Pp No 24 Tahun 2005Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
33.PP NO 8 TAHUN 2006Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Translate »