Banda Aceh – Kepastian hukum atas peristiwa perkawinan, perceraian, pengesahan, dan pengangkatan anak memiliki keterkaitan erat dengan tertib administrasi kependudukan. Untuk memperkuat keterpaduan tersebut, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H., mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Pencatatan Peristiwa Penting Lintas Sektor serta Akselerasi Identitas Kependudukan Digital di Provinsi Aceh, Rabu 11 November 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas ini berlangsung di Ruang Rapat II.b Lantai 2 Bappeda Provinsi Aceh, Banda Aceh, dengan melibatkan sejumlah instansi pemerintah dan pemangku kepentingan. Forum tersebut menjadi wadah koordinasi untuk menyelaraskan kebijakan dan memperkuat integrasi data kependudukan dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Salah satu agenda penting dalam FGD ini adalah paparan mengenai penguatan pelaporan pencatatan perceraian, pengesahan dan pengangkatan anak yang menjadi bagian dari peran Mahkamah Syar’iyah. Aspek tersebut memiliki arti penting karena putusan dan penetapan pengadilan berkaitan dengan perubahan status hukum seseorang yang perlu didukung dengan pencatatan administrasi kependudukan secara tepat.

Selain itu, pembahasan juga diarahkan pada percepatan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, serta akselerasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Melalui diskusi dan pembahasan kelompok, para peserta turut mengidentifikasi tantangan serta merumuskan kebutuhan penguatan koordinasi dan rencana tindak lanjut lintas sektor.

Bagi masyarakat, integrasi tersebut bukan sekadar persoalan sinkronisasi data, melainkan bagian penting dari upaya menghadirkan kepastian status hukum, kelengkapan dokumen kependudukan, dan kemudahan dalam mengakses pelayanan publik.

Keikutsertaan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam forum ini mencerminkan dukungan lembaga peradilan terhadap penguatan kolaborasi antar lembaga, khususnya dalam memastikan keterhubungan proses peradilan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terus berkomitmen memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan peradilan yang profesional, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh – Melayani dengan Integritas, Mewujudkan Peradilan yang Berkeadilan.

Tim Humas Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh