Banda Aceh – Penguatan administrasi kependudukan membutuhkan keterpaduan data dan koordinasi antar lembaga, termasuk peran lembaga peradilan dalam memastikan setiap peristiwa hukum memiliki kepastian administrasi. Hal tersebut menjadi fokus kunjungan tim Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Kamis 12 November 2026.

Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menerima langsung kunjungan tersebut dengan didampingi Wakil Ketua dan Kepala Subbagian Umum. Pertemuan ini merupakan bagian dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 di Provinsi Aceh.

Dalam kunjungan tersebut, tim Bappenas melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penanganan perkara yang berpengaruh terhadap status hukum dan dokumen kependudukan masyarakat. Pembahasan mencakup perkara itsbat nikah, perceraian, pengesahan anak, serta pengangkatan anak yang memiliki keterkaitan dengan pencatatan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan.

Selain penanganan perkara, perhatian juga diarahkan pada mekanisme penyampaian dan pelaporan putusan Mahkamah Syar’iyah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Aspek ini menjadi penting untuk memastikan adanya kesinambungan antara produk hukum pengadilan dengan pemutakhiran data kependudukan.

Melalui diskusi tersebut, berbagai informasi mengenai mekanisme yang telah berjalan, tantangan pelaksanaan, serta peluang peningkatan koordinasi menjadi bahan pendalaman bersama. Sinergi antara Mahkamah Syar’iyah dan Bappenas diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya keterkaitan antara pelayanan peradilan dan administrasi kependudukan. Dengan koordinasi dan pertukaran informasi yang berkelanjutan, diharapkan kepastian hukum masyarakat dapat berjalan selaras dengan tertib administrasi kependudukan, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional Tahun 2025–2029.

Tim Humas Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh