MahkamahSyar’iyah Banda Aceh ikuti Seminar Nasional HISSI 2026
Dipublikasi oleh ms bandaaceh | Tanggal 13 April, 2026 | Jam 12:42 pm | Kategori Berita | Jumlah Pembaca : 12 Pembaca
Banda Aceh, Senin, 13 April 2026 — Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh mengikuti Seminar Nasional HISSI Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada pukul 08.30 hingga 13.00 WIB. Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh serta aparatur peradilan agama dan Mahkamah Syar’iyah dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan wawasan aparatur dalam menghadapi dinamika hukum global.
Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 896/DJA/HM.1.1/IV/2026 tanggal 8 April 2026 perihal Undangan Menghadiri Seminar Nasional HISSI secara daring yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan di seluruh Indonesia. Kehadiran Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam forum nasional ini menunjukkan komitmen dalam mengikuti perkembangan isu-isu strategis yang berdampak pada praktik hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Seminar nasional tersebut mengangkat tema “Eskalasi Konflik Iran–Amerika Serikat–Israel Menguji Ketahanan Hukum Internasional dan Relevansi Fikih Qital di Era Perang Modern.” Tema ini memberikan ruang diskusi yang komprehensif mengenai keterkaitan antara hukum internasional dengan perspektif hukum Islam, khususnya dalam merespons konflik bersenjata modern yang semakin kompleks.
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, diharapkan aparatur Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dapat memperkaya pemahaman terhadap isu-isu global serta meningkatkan kualitas analisis hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi peradilan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat integritas, profesionalisme, serta kesiapan aparatur dalam menghadapi tantangan hukum di era globalisasi.
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Partisipasi dalam forum ilmiah nasional seperti ini menjadi salah satu langkah nyata dalam membangun lembaga peradilan yang adaptif, berwawasan luas, serta responsif terhadap perkembangan zaman, demi mewujudkan kepercayaan publik yang semakin kuat.(Myq)
