Template Ini Merupakan Template Resmi Mahkamah Agung

. . . . . .

MS BANDA ACEH GELAR RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT INSPEKSI MENDADAK (SIDAK) BADAN PEGAWASAN MARI

2 Desember, 2017 | 7:58 am | Penulis |

Rabu, 27 September 2017 Pimpinan MS Banda Aceh menggelar rapat  Koordinasi Guna Menindaklanjuti kedatangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada hari jum’at tanggal 22 September 2017. Rapat tersebut dimulai pada pukul 08.15  s/d 10.30 WIB dengan bertempat diruang Aula MS Banda Aceh dan dihadiri Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Fungsional dan Struktural, Seluruh Pegawai dan Honorer Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Adapun hasil temuan Tim Badan Pengawasan antara lain :

1. Keterlambatan Petugas-petugas yang memang seharusnya masuk sesuai dengan jam masuk kantor

2. Kedisiplinan dalam berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor seperti toilet, ruang tunggu, dan sebagian ruang kerja pegawai .

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Ketua MS Banda Aceh Drs. Misran, SH.,MH. didampingi Wakil Ketua Drs. Mazharuddin, MH. serta didampingi oleh panitera Drs. A. Murad, Mh dan Sekretaris Drs. H. M. Yanto. Dalam arahannya ketua MS Banda Aceh disamping menyinggung masalah Sidak tim bawas juga mengingatkan tentang maklumat Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tanggal 11 September 2017, salah satunya tentang disiplin. Yaitu :

a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian  Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:  069/KMA/SK/V2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Categorised in:

This post was written by msn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »