BANDA ACEH, 9 November 2026 – Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Dr. Amir Khalis, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh dalam rangka penyampaian penjelasan dan penyerahan secara resmi Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2027.

Rapat paripurna tersebut juga mengagendakan persetujuan terhadap perubahan keanggotaan Badan Anggaran DPRK Banda Aceh periode 2024–2029. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pembahasan perencanaan dan penganggaran pembangunan Kota Banda Aceh.

Kehadiran Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh merupakan bentuk partisipasi dan dukungan terhadap hubungan koordinasi serta sinergi antarlembaga pemerintahan dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Melalui forum tersebut, diharapkan proses pembahasan rancangan APBK Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penganggaran yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh senantiasa berkomitmen mendukung terciptanya sinergi antar lembaga serta memperkuat koordinasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh – Melayani dengan Integritas, Mewujudkan Peradilan yang Agung.

Tim Humas Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh