BANDA ACEH – Upaya memberikan perlindungan yang optimal bagi perempuan dan anak korban kekerasan membutuhkan sinergi dan kerja sama berbagai pihak. Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan korban, khususnya mereka yang membutuhkan perlindungan khusus di Kota Banda Aceh.

Panitera Muda Jinayah Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Nurfajrina, S.H., menghadiri kegiatan Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, pada Senin 9 November 2026), bertempat di Hotel Seventeen, Banda Aceh.

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas P3AP2KB ini bertujuan meningkatkan koordinasi, sinergi, dan keterpaduan lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

Dalam pemaparan materi, dibahas pentingnya perlindungan khusus bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mencakup penanganan cepat, rehabilitasi fisik dan psikis, pendampingan psikososial, bantuan sosial, serta perlindungan dan pendampingan dalam setiap proses peradilan.

Forum ini juga menekankan bahwa persoalan perempuan dan anak merupakan isu lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan bersama agar pemenuhan hak dan pelayanan perlindungan dapat berjalan secara terpadu.

Keikutsertaan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menjadi bagian dari penguatan koordinasi antar lembaga, khususnya dalam mendukung perlindungan hukum serta pendampingan korban sesuai kewenangan masing-masing.

Melalui kegiatan ini, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terus mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh – Melayani dengan Integritas, Profesional, dan Berkeadilan.

Tim Humas Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh