Banda Aceh 13 November 2026 – Pelayanan publik yang berkualitas membutuhkan koordinasi antar lembaga agar masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan serta memenuhi hak-hak administrasinya. Salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah keterhubungan antara pelayanan peradilan dan administrasi kependudukan, terutama dalam menindaklanjuti perubahan status hukum masyarakat.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut, Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh didampingi Wakil Ketua dan Kepala Subbagian Umum menerima permohonan audiensi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh untuk membahas peluang penguatan kerja sama antar kedua instansi.

Rencana audiensi ini diarahkan pada peningkatan koordinasi pelayanan, khususnya dalam pemenuhan hak administrasi kependudukan masyarakat pascaperceraian. Hal ini menjadi perhatian karena putusan pengadilan berkaitan dengan perubahan status hukum yang selanjutnya membutuhkan penyesuaian data dan dokumen kependudukan.

Koordinasi yang baik antara kedua instansi diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang sesuai dengan kondisi hukum terkini. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari kendala administrasi akibat keterlambatan atau ketidaksesuaian data setelah adanya putusan pengadilan.

Sementara bagi kedua instansi, kerja sama ini berpotensi memperkuat pertukaran informasi, memperjelas mekanisme tindak lanjut putusan, serta meningkatkan efektivitas pelayanan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Upaya ini juga sejalan dengan pembahasan dalam kunjungan tim Kementerian PPN/Bappenas ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sehari sebelumnya, yang turut menyoroti pentingnya mekanisme penyampaian dan pelaporan putusan pengadilan kepada Dukcapil dalam mendukung penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati.

Melalui penjajakan kerja sama ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin efektif dan berkelanjutan. Sinergi tersebut menjadi langkah penting dalam menghadirkan pelayanan yang terintegrasi, memberikan kepastian hukum, serta memastikan hak administrasi kependudukan masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Tim Humas Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh