Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Hadiri Pengukuhan Dewan Pimpinan dan Rapat Kerja FKKA - Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Selamat Datang di Website Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh | Berkomitmen Untuk Mensukseskan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Hadiri Pengukuhan Dewan Pimpinan dan Rapat Kerja FKKA

Dipublikasi oleh msn | Tanggal 19 Agustus, 2026 | Jam 10:33 pm | Kategori Berita | Jumlah Pembaca : 5 Pembaca

Banda Aceh — Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Dr. Amir Khalis, menghadiri acara Pengukuhan Dewan Pimpinan dan Rapat Kerja Anggota Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Aceh (FKKA) yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu 19 Agustus 2026 malam.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat komunikasi, sinergitas, harmonisasi, dan kerja sama antar pemerintah kabupaten dan kota se-Aceh. FKKA merupakan wadah berhimpun para Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, serta pimpinan DPRK kabupaten dan kota se-Aceh.

Forum yang didirikan pada 9 Maret 2008 di Banda Aceh tersebut memiliki tujuan untuk membangun sinergi pemerintahan antar kabupaten dan kota dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, serta berbagai asosiasi pemerintahan daerah lainnya, khususnya dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kehadiran Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam kegiatan tersebut mencerminkan dukungan terhadap upaya membangun kolaborasi dan sinergitas antarlembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang semakin baik.

Acara pengukuhan dan rapat kerja FKKA turut dihadiri oleh unsur pimpinan pemerintahan kabupaten/kota se-Aceh dan sejumlah undangan lainnya. Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi serta merumuskan langkah-langkah strategis bagi kemajuan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Aceh.

Bagi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, sinergi dengan berbagai unsur pemerintahan merupakan bagian penting dalam mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang profesional, berintegritas, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.(MyQ)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *